Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU)
dan Muhammadiyah satu suara menyikapi aksi unjuk rasa 313 yang akan digelar
Jumat, 31 Maret 2017 di Jakarta.
KH Ma’ruf Amin, menilai tidak perlu ada aksi massa
lanjutan pada 31 Maret 2017 besok – atau dikenal “Aksi 313”. Usai bertemu
Presiden Jokowi di Istana Merdeka hari ini, Ma’ruf mengatakan aksi-aksi
demonstrasi sebenarnya tidak perlu lagi.
“Kalau menurut saya, kalau besok itu seharusnya
kita sudah tidak perlu lagi demo-demo itu sebenarnya. Sudah cukup, sudah
terdengar keinginan-keinginan itu,” kata Ma’ruf di Kantor Kepresidenan,
Jakarta, Kamis 30 Maret 2017.
Kalau memang Jumat 31 Maret besok tetap ada aksi,
Ma’ruf meminta agar tertib dan isu yang diusung tidak lari ke mana-mana. Sebab
kondusifitas di masyarakat saat ini harus terjaga. Kedaulatan NKRI, lanjut
Ma’ruf, harus dijaga oleh semua pihak.
“Saya mengharap dilakukan dengan santun dan tidak
ada isu-isu yang tidak tertib atau isu-isu yang melebar ke mana-mana, kemudian
pada pemerintahan apalagi sampai upaya untuk mengganti pemerintahan. Saya kira
itu ngawur itu, dan tidak tepat,” jelasnya.
Komunikasi Dengan Jokowi
Seperti dilansir Viva. co. Id, Ma’ruf yakin
gejolak-gejolak yang mencuat sejak akhir 2016 lalu itu lambat laun akan hilang.
Hal itu ia yakini, karena sejauh ini komunikasi yang dibangun Presiden Jokowi
menurutnya sudah efektif.
“Sehingga insya Allah kalau menurut saya selesai
mendengarkan apa yang dikemukakan Presiden, itu saya kira akan nantinya akan
hilang gejolak-gejolak itu. Karena beliau selalu komunikasi dengan
kelompok-kelompok ini. Istilahnya menyapa semua pihak,” jelas dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah,
Abdul Muti, menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dan tidak mendukung
rencana Aksi 313. Karena itu jika ada warga Muhammadiyah yang mengikuti aksi
hal itu merupakan sikap pribadi dan merupakan tanggung jawab sendiri.
“Akan tetapi Muhammadiyah menghormati mereka yang
melakukan aksi sepanjang sesuai dengan hukum, tidak menimbulkan kerusakan, dan
mengganggu ketertiban umum terutama pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta,” kata
Abdul.
Memaksakan Kehendak
Secara hukum, rencana aksi 313 tidak ada masalah.
Sesuai UU, warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dengan lisan atau
tulisan. Akan tetapi, penyampaian pendapat aspirasi dan pendapat secara terbuka
di muka umum, melalui media massa, media sosial atau media lainnya harus
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Menurut Abdul, jika memperhatikan tuntutan agar
Presiden Jokowi memberhentikan Ahok sebagai gubernur DKI, rencana aksi 313
dinilai bermuatan politik.
Sebab, secara yuridis tuntutan aksi sulit dipenuhi.
Ahok sekarang sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka penistaan agama.
Walaupun penetapan Ahok sebagai tersangka merupakan proses hukum tersendiri,
proses pengadilan tersebut sesuai dengan tuntutan aksi 411 dan 212.
Di samping itu, meski berstatus terdakwa, secara hukum Ahok tidak atau belum
bersalah karena pengadilan belum memutuskan Ahok sebagai terpidana.
Karena itu dia tidak bisa diberhentikan dari jabatan gubernur.
“Yang mungkin dilakukan adalah memberhentikan Ahok
untuk sementara dan menunjuk Plt sampai proses hukum selesai atau habis masa
jabatan. Atau digantikan oleh wakil gubernur sampai masalah hukum tuntas.
Alasannya adalah untuk kemaslahatan dan pertimbangan etik dan etis,” ujarnya.
Melihat realitas dan kemungkinan terpenuhinya
tuntutan, kata Abdul, rencana aksi 313 tidak banyak membawa manfaat. Ada kesan
rencana aksi 313 selain politis juga memimbulkan kesan memaksakan kehendak.
Kesimpulan
Ini artinya bahwa FUI sebagai penggerak aksi unjuk
rasa 313 yang akan dilaksanakan besok adalah berdiri sendiri.
Kita dengar kabar bahwa FPI tidak akan melibatkan
diri juga pada aksi unjuk rasa besok dan memerintahkan massa untuk tidak
membawa bendera atau simbol kelompok. Namun kita juga tahu siapa dibelakang
aksi unjuk rasa 313 ini.
Seperti yang disampaikan oleh Ketua PBNU ketika di
wawancara oleh satu stasiun TV swasta, Beliau mempertanyakan “Siapa FUI itu
sendiri? Ormas apa? Ormas yang mengatas namakan umat Islam, umat Islam yang
mana? NU tidak pernah merasa terdaftar menjadi bawahannya anteknya FUI.
Tidak senang Ahok, jangan dipilih. Tidak senang
Anies, Jangan dipilih. Ngapain demo?
Pernyataan Ketua PBNU jelas bahwa organisasi Islam
Indonesia tidak mendukung gerakan unjuk rasa apapun alasan dibelakangnya.
Komentar
Posting Komentar